Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pasaman
Barat mengeluarkan surat undangan resmi kepada seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah untuk mengikuti rapat pembahasan
perkembangan pelaksanaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Anggaran Tahun 2026.
Kegiatan ini bertujuan memastikan penyerapan anggaran
berjalan sesuai rencana dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Berdasarkan surat bernomor 080/6/DPD-PASBAR/2026 tertanggal
2 Juli 2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat,
Dimwastyar, SH, rapat diselenggarakan
pada Senin (6/7/2026).
Rapat ini mengundang sebanyak 19 satuan kerja perangkat daerah, meliputi unsur sekretariat daerah, lembaga perencanaan dan pengawasan, hingga dinas teknis dan instansi pendukung pembangunan, yaitu: Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Kemudian, Dinas Pertanahan dan Pertambangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Kesatuan Polisi Serta Pasaman Barat, Kesatuan Kesi Pasaman Barat.
Dalam suratnya, Ketua DPRD menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian anggaran menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas dewan.
Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendala
yang dihadapi OPD dalam penyaluran dan penggunaan dana transfer, serta mencari
solusi bersama agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
program-program pembangunan dan pelayanan publik di Pasaman Barat.
“Kami mengundang seluruh kepala OPD atau wakil yang ditunjuk
untuk hadir membawa data perkembangan realisasi di masing-masing bidang.
Hal ini penting agar kita memastikan dana yang diterima
daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tulis Dimwastyar dalam surat
undangan tersebut.
Hasil rapat nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama
antara legislatif dan eksekutif guna menjaga akuntabilitas keuangan daerah
sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan Kabupaten Pasaman Barat
pada tahun berjalan.
