PADANG | Menjelang pelaksanaan Alek Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat yang di jadwalkan berlangsung pertengahan Desember 2026 mendatang, dinamika bursa kepemimpinan organisasi adat tertinggi di Ranah Minang itu mulai menjadi perhatian berbagai kalangan.
Salah satu nama yang mulai menguat dan disebut-sebut berpeluang besar menduduki kursi Ketua LKAAM Sumatera Barat adalah Drs. H. Syamsu Rahim.
Bukan tanpa alasan nama mantan Wali Kota Solok dan mantan Bupati Solok tersebut mulai di perbincangkan. Syamsu Rahim memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, birokrasi, serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia pernah memimpin Kota Solok periode 2005–2010 dan Kabupaten Solok periode 2010–2015.
Menariknya, Syamsu Rahim juga bukan orang baru dalam lingkungan kelembagaan LKAAM. Pada kepengurusan periode 2021–2026, namanya tercatat sebagai bagian dari Dewan Pakar LKAAM Sumbar.
Pengalaman tersebut tentu menjadi salah satu modal dalam memahami bagaimana lembaga adat harus ditempatkan sebagai kekuatan moral, sosial, dan kultural dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Ranah Minang saat ini, LKAAM membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun kebersamaan, merangkul seluruh unsur niniak mamak, serta memperkuat hubungan antara lembaga adat dengan pemerintah dan masyarakat nagari.
Persoalan pembinaan anak kemenakan, pelestarian adat istiadat, perlindungan tanah ulayat, hingga penguatan nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kesungguhan dan kepemimpinan yang inklusif.
Alek LKAAM Sumbar Desember mendatang karena itu diharapkan tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum mengembalikan kekuatan dan marwah kelembagaan adat Minangkabau.
Syamsu Rahim menjadi salah satu sosok yang menarik untuk dicermati dalam dinamika tersebut. Namun, siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin LKAAM Sumbar harus mampu membuktikan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah untuk menjaga kehormatan adat, bukan sekadar kedudukan dalam organisasi.
Sebagaimana filosofi Minangkabau, bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik. Setiap keputusan besar harus dilahirkan melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap menjaga hubungan badunsanak.
Kini perhatian masyarakat adat tertuju pada Alek LKAAM Sumbar. Akankah Syamsu Rahim menjadi sosok yang dipercaya meneruskan estafet kepemimpinan organisasi tersebut? Jawabannya akan ditentukan melalui mekanisme musyawarah dan keputusan resmi LKAAM Sumatera Barat.
Sebab, yang paling dibutuhkan Ranah Minang bukan sekadar seorang ketua, melainkan pemimpin yang mampu menjaga marwah adat, menyatukan niniak mamak, dan memastikan adat Minangkabau tetap hidup dalam kehidupan generasi mendatang. (*)