SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT | Dinamika suksesi kepemimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat semakin menarik perhatian publik. Di tengah menghangatnya pembicaraan mengenai calon pemimpin organisasi adat tersebut, nama Prof. Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si., Datuak Sati, dan pandangan tokoh adat karismatik asal Kota Sawahlunto, Ir. Daler Dt. Panghulu Sati, menjadi bagian dari perhatian dalam menentukan arah kepemimpinan LKAAM ke depan. Persoalan mendasar yang perlu dijawab bukan sekadar siapa yang populer atau memiliki pengaruh, melainkan siapa yang memenuhi persyaratan organisasi, mempunyai legitimasi adat, serta sanggup menjaga marwah kelembagaan.
Tokoh adat dan pemikir cendekia asal Sawahlunto, Ir. Daler Dt. Panghulu Sati, menegaskan bahwa pemilihan Ketua LKAAM Sumatera Barat tidak boleh dipandang sebagai kontestasi biasa yang hanya mengandalkan popularitas, kedekatan, maupun dukungan personal. Dalam pandangannya, setiap kandidat, termasuk figur yang menjadi perhatian publik seperti Prof. Fauzi Bahar, harus ditempatkan dalam kerangka aturan organisasi yang berlaku. LKAAM merupakan lembaga adat yang mempunyai sejarah panjang, berdiri sejak 1966 dan memiliki Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi.
Menurut Ir. Daler Dt. Panghulu Sati, keberadaan AD/ART bukan sekadar dokumen administratif yang hanya dibuka ketika musyawarah berlangsung. Aturan tersebut merupakan pedoman fundamental yang mengikat seluruh unsur organisasi, termasuk mereka yang berkeinginan menduduki posisi tertinggi sebagai Ketua LKAAM Sumatera Barat. Karena itu, pembicaraan mengenai peluang Prof. Fauzi Bahar maupun kandidat lainnya harus disertai pemeriksaan terhadap persyaratan formal, rekam jejak pengabdian, dan legitimasi adat. "LKAAM bukan ruang kosong tanpa aturan main, melainkan rumah gadang konstitusional yang menjaga marwah adat. Siapa pun tokoh yang berniat menakhodai LKAAM Sumbar wajib tunduk pada mekanisme AD/ART yang berlaku," tegas Ir. Daler saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (14/11/2026).
Lebih jauh, Ir. Daler Dt. Panghulu Sati membedah sejumlah persyaratan fundamental yang menurut penjelasannya harus menjadi perhatian dalam proses pencalonan Ketua LKAAM Sumbar. Pertama, rekam jejak pengabdian organisasi. Seorang bakal calon diwajibkan memiliki pengalaman struktural dengan pernah menjadi pengurus LKAAM sekurang-kurangnya satu periode, baik pada tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota. Persyaratan ini penting agar seorang calon pemimpin memahami mekanisme organisasi, persoalan kelembagaan, serta dinamika kehidupan adat di tengah masyarakat. Dengan demikian, nama besar seperti Prof. Fauzi Bahar sekalipun harus dinilai berdasarkan ketentuan dan mekanisme organisasi, bukan semata-mata popularitas.
Kedua, legitimasi sako dan kaum. Seorang kandidat harus memiliki kedudukan adat yang sah sebagai Datuk atau Niniak Mamak dalam kaum dan sukunya masing-masing. Menurut Ir. Daler Dt. Panghulu Sati, kepemimpinan LKAAM tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan kultural seorang pemangku adat. Gelar adat bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab terhadap kaum, suku, nagari, dan masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu, Prof. Fauzi Bahar dan seluruh figur yang masuk dalam pembicaraan suksesi harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap legitimasi adat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, dukungan struktural dari kepengurusan LKAAM kabupaten/kota. Ir. Daler menjelaskan bahwa pencalonan harus memperoleh dukungan resmi dari struktur organisasi tingkat kabupaten/kota. Ia menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 18 dari total 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah memiliki kepengurusan definitif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan organisasi di daerah memiliki posisi penting dalam menentukan arah kepemimpinan tingkat provinsi. Dalam konteks ini, Prof. Fauzi Bahar maupun kandidat lainnya tidak cukup hanya mengandalkan dukungan kelompok tertentu, tetapi harus mengikuti mekanisme pencalonan sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi.
Ir. Daler Dt. Panghulu Sati juga mengingatkan bahwa sistem pemilihan Ketua LKAAM Sumbar harus mengedepankan demokrasi adat melalui musyawarah dan mufakat. Hak suara dalam forum pemilihan, menurut penjelasannya, melibatkan unsur perwakilan LKAAM tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga unsur pengurus provinsi. Mekanisme berjenjang tersebut harus dijalankan secara tertib, transparan, dan menghormati hak setiap unsur organisasi. Dengan demikian, pembicaraan mengenai Prof. Fauzi Bahar ataupun tokoh lain yang berpotensi memimpin LKAAM tidak boleh mendahului proses kelembagaan yang sah. Musyawarah bukan formalitas untuk mengesahkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan ruang untuk menghasilkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi organisasi.
Pandangan kritis Ir. Daler Dt. Panghulu Sati menjadi pengingat penting bahwa masa depan LKAAM Sumatera Barat tidak boleh dipertaruhkan oleh ambisi pribadi maupun kepentingan sesaat. Prof. Fauzi Bahar dan seluruh tokoh yang menjadi perhatian dalam dinamika suksesi perlu ditempatkan dalam proses yang sama, berdasarkan kapasitas, pengalaman, legitimasi adat, serta kepatuhan terhadap AD/ART. Pada akhirnya, Ketua LKAAM Sumbar bukan hanya pemegang jabatan struktural, melainkan figur yang memikul tanggung jawab besar dalam merawat adat, menjaga persatuan, dan mempertahankan marwah Minangkabau. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar pergantian seorang ketua, melainkan kehormatan sebuah lembaga adat yang memiliki sejarah panjang di Ranah Minang.
Katim RMO Group | Wyndoee