SUMBAR | Tongkat komando Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali berpindah tangan. Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., yang baru sekitar tiga bulan memimpin Polda Sumbar, mendapat penugasan baru dalam struktur Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Dalam telegram tersebut, Djati dimutasi sebagai Perwira Tinggi Baintelkam Polri dengan penugasan pada Badan Reforma Agraria Nasional. Sementara posisi Kapolda Sumbar selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Pol. Jawari yang sebelumnya menjabat Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.
Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri masa tugas Djati sebagai orang nomor satu di jajaran Polda Sumbar. Ia sebelumnya dilantik sebagai Kapolda Sumbar pada awal Juli 2026 setelah menggantikan Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta.
Rentang waktu sekitar tiga bulan memang relatif singkat untuk sebuah kepemimpinan di tingkat kepolisian daerah. Namun, dalam organisasi sebesar Polri, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier serta kebutuhan institusi.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menjelaskan bahwa pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai alasan pergantian pimpinan Polda Sumbar.
Djati sendiri membenarkan adanya mutasi tersebut ketika dikonfirmasi pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Jawaban singkat itu sekaligus memastikan bahwa perubahan kepemimpinan Polda Sumbar bukan sekadar kabar yang beredar, tetapi telah dituangkan dalam keputusan resmi.
Sebelum memimpin Sumatera Barat, Djati memiliki pengalaman sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Latar belakang tugasnya di bidang Intelijen dan Keamanan juga menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum dipercaya memegang tongkat komando di Ranah Minang.
Selama berada di Sumbar, sejumlah agenda kepolisian dan kegiatan kemasyarakatan tetap berjalan. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, koordinasi lintas instansi serta komunikasi dengan berbagai elemen daerah menjadi bagian dari pekerjaan yang harus terus berlangsung meskipun pergantian pimpinan terjadi.
Salah satu sisi yang terlihat selama periode kepemimpinannya adalah penggunaan kegiatan olahraga sebagai ruang membangun komunikasi. Rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Hari Bhayangkara ke-80 dan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 turut mewarnai masa tugas Djati di Sumbar.
Kejuaraan tenis Piala Kapolda Sumbar menjadi salah satu kegiatan yang mempertemukan unsur kepolisian dengan masyarakat melalui olahraga. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Universitas Negeri Padang.
Bagi institusi kepolisian, kegiatan semacam itu tidak menggantikan tugas utama penegakan hukum. Namun, ruang interaksi publik menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara aparat dan masyarakat, terutama di tengah tuntutan agar pelayanan kepolisian semakin terbuka dan dekat dengan warga.
Di sisi lain, masa kepemimpinan yang singkat membuat banyak agenda strategis di Polda Sumbar akan diteruskan oleh pejabat berikutnya. Kontinuitas menjadi faktor penting agar pergantian pucuk pimpinan tidak mengganggu pelayanan kepolisian maupun pelaksanaan tugas di lapangan.
Kini perhatian publik Sumatera Barat beralih kepada Irjen Pol. Jawari. Perwira tinggi tersebut sebelumnya dipercaya sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia dan memiliki pengalaman panjang dalam sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.
Penunjukan Jawari merupakan bagian dari rotasi besar di tubuh Polri. Berdasarkan laporan yang mengutip Surat Telegram tersebut, mutasi kali ini mencakup 88 perwira tinggi dan perwira menengah, dengan 19 jabatan Kapolda ikut mengalami perubahan.
Bagi Polda Sumbar, pergantian ini bukan sekadar pergantian nama di pucuk pimpinan. Tantangan keamanan, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat tetap menjadi pekerjaan yang harus dijalankan tanpa jeda.
Sementara Djati bersiap menjalankan amanah baru di lingkungan Baintelkam Polri dengan penugasan pada Badan Reforma Agraria Nasional. Babak singkat kepemimpinannya di Ranah Minang pun berakhir, sementara perjalanan pengabdiannya berlanjut dengan tugas yang berbeda.
Pada akhirnya, pergantian seorang Kapolda merupakan bagian dari perjalanan organisasi. Yang akan terus dinilai masyarakat bukan hanya siapa yang memegang tongkat komando, tetapi bagaimana institusi kepolisian menjaga keamanan, memberikan pelayanan, menegakkan hukum secara profesional, dan tetap hadir di tengah masyarakat.
Wyndoee
