Kupang, 12 September 2026 — TNI Angkatan Laut terus memperkuat dukungan terhadap upaya penanganan tanggap darurat bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu langkah tersebut diwujudkan dengan pengerahan jenis PC-60 KRI Dorang-874, yang telah tiba dan berlabuh di Dermaga Mako Kodaeral VII, Kupang, Sabtu (12/9/2026).
Pengerahan KRI Dorang-874 merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penanganan Bencana beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Presiden RI memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk menambah unsur KRI guna mendukung percepatan penanganan bencana, khususnya di wilayah Provinsi NTT.
KRI Dorang-874 selanjutnya akan bersiaga di Kodaeral VII Kupang untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kehadiran KRI tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung pemerintah daerah dan unsur terkait dalam rangka penanganan bencana, sekaligus sebagai unsur siaga Gulbencal yang sewaktu-waktu siap digerakan untuk mendukung distribusi bantuan maupun kebutuhan penanganan darurat lainnya.
Selain mengerahkan KRI Dorang-874, TNI Angkatan Laut juga kembali mengerahkan satu unsur KRI jenis Landing Platform Dock (LPD). Dimana kapal tersebut dilengkapi sarana Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP) yang dapat digunakan untuk mendukung mobilitas personel maupun bantuan menuju pulau-pulau dan wilayah yang sulit dijangkau oleh kapal berukuran besar.
Dalam mendukung Gulbencal, sejak awal terjadinya gempa, selain KRI, TNI AL melalui Kodaeral VII telah mengerahkan para personel melalui Pangkalan TNI AL, Lanal Labuan Bajo melaksanakan dukungan bantuan di daerah wilayah Flores dan korban terdampak gempa di Wilayah Manggarai dan Manggarai Barat, Lanal Maumere membantu terdampak gempa di Wilayah Sikka,Nagakeo dan Pulau Palue serta Satgas Lanal Ende.
Pengerahan unsur-unsur dan personel TNI AL melalui Kodaeral VII tersebut menegaskan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut dalam mendukung penanganan bencana di provinsi NTT serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan dan membantu masyarakat terdampak.
