*SUMBAR* – Sektor pertambangan dan kehutanan di Sumatera Barat kini berada pada titik krusial yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen pemangku kebijakan. Aktivitas eksploitasi tanpa izin, seperti Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan pembalakan liar (illegal logging), dinilai kian mengancam keberlangsungan ekosistem dan memicu bencana ekologis yang merugikan masyarakat luas.
Pemimpin Umum Media Sumbar Times Oke sekaligus Pemerhati Lingkungan, *Rispondi, S.I.Kom.,* menegaskan bahwa media memiliki peran sentral sebagai pilar keempat demokrasi dalam memastikan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, fungsi kontrol sosial media harus berjalan optimal demi mengawal pemulihan lingkungan di bumi Minangkabau.
"Kita tidak boleh menutup mata terhadap korelasi antara kerusakan wilayah hulu dengan rentetan bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan galodo, yang belakangan ini kerap melanda beberapa daerah di Sumatera Barat. Kerugian materi hingga hilangnya nyawa adalah alarm keras bahwa daya dukung alam kita sedang mengalami degradasi serius," ujar Rispondi dalam keterangannya, Rabu (23/9).
Rispondi menyoroti tantangan penegakan hukum di lapangan. Isu mengenai adanya ruang kompromi logistik atau pengondisian operasional alat berat di area tambang ilegal menjadi diskursus yang berkembang di tengah publik. Hal ini menuntut transparansi dan penguatan fungsi pengawasan dari aparat penegak hukum (APH) guna mengikis segala bentuk spekulasi negatif dan menjaga marwah institusi penegak regulasi.
Secara akademis, Rispondi memaparkan bahwa keuntungan ekonomi jangka pendek yang dinikmati oleh segelintir oknum pelaku sama sekali tidak sebanding dengan biaya pemulihan lingkungan (environmental recovery cost) yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat adat. Polusi merkuri pada aliran sungai dan gundulnya kawasan hutan lindung memicu kerusakan jangka panjang yang bersifat irreversible (tidak dapat dipulihkan).
"Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita jika bentang alam Ranah Minang rusak demi ego ekonomi sesaat? Merawat alam hari ini adalah investasi peradaban untuk masa depan," pungkasnya secara visioner.
Melalui rilis ini, Sumbar Times Oke mengajak seluruh pihak—baik pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil—untuk memperkuat sinergi tata kelola lingkungan demi terwujudnya keadilan ekologis di Sumatera Barat.
Kontak Redaksi: 081377271073
Editor/Publisher: Sumbar Times Oke
Situs Resmi: www.sumbartimesoke.id
