Kunjungan Wapres berlangsung ketika operasi penanganan masih berjalan. Data sementara mencatat satu orang meninggal dunia dan satu warga lainnya masih dalam pencarian. Sebanyak 480 warga terdampak, sementara satu orang mengalami luka berat dan tiga lainnya mengalami luka ringan.
Dampak bencana juga menghantam berbagai fasilitas penting. Enam gedung perkantoran dilaporkan mengalami kerusakan berat, disusul kerusakan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jembatan, kendaraan, sawah, lahan kering serta puluhan rumah warga. Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan kerugian sementara telah mencapai sekitar Rp300 miliar.
Dalam kondisi tersebut, Wapres Gibran meminta penanganan tidak berjalan lamban. Kebutuhan dasar masyarakat, pencarian korban, pemulihan infrastruktur, perlindungan kelompok rentan hingga pemulihan ekonomi harus dilakukan secara bersamaan dan terukur.
Gibran juga menyoroti beban ekonomi warga yang terdampak. Pemerintah daerah diminta segera mendata masyarakat yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara, sehingga dapat diberikan keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.
Perhatian Wapres tidak berhenti pada rumah dan fasilitas umum. Pemulihan lahan pertanian menjadi agenda penting karena Kabupaten Solok merupakan salah satu kawasan produksi pangan Sumatera Barat, terutama padi dan bawang. Kerusakan lahan berarti ancaman langsung terhadap pendapatan petani dan keberlanjutan produksi pangan.
Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi pemerintah daerah. Operasi pencarian terhadap satu warga yang masih hilang tetap dilakukan dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait hingga batas waktu operasi sesuai ketentuan.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dipenuhi. Bantuan logistik dan kebutuhan khusus pengungsi menjadi bagian dari penanganan, sementara warga dengan rumah rusak berat disiapkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per keluarga setiap bulan selama tiga bulan.
Untuk rumah rusak ringan dan sedang, pemerintah menyiapkan bantuan masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Skema tersebut menjadi bagian dari upaya agar masyarakat terdampak dapat secara bertahap kembali menjalani kehidupan setelah masa darurat.
Namun, tantangan terbesar berada pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, perbaikan gedung pelayanan publik, rumah warga, sarana ibadah, jembatan serta kendaraan dinas.
Total kebutuhan anggaran untuk seluruh rencana pemulihan diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar. Angka tersebut menggambarkan besarnya pekerjaan yang harus dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menempatkan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas. Ancaman bencana susulan masih perlu diwaspadai karena curah hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat masih tinggi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Material yang berpotensi menghambat aliran air, termasuk kayu tumbang dan material lainnya, harus segera diidentifikasi dan dibersihkan.
Langkah antisipasi tersebut akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana serta komunitas pencinta alam. BNPB juga memberikan dukungan peralatan, termasuk chainsaw, untuk mempercepat proses pembersihan di lapangan.
Pemkab Solok sendiri menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Penanganan dipusatkan pada pencarian korban, evakuasi warga, posko, dapur umum, pembersihan jalan dan sungai, pembersihan fasilitas pemerintahan, distribusi logistik, pelayanan warga terluka serta koordinasi lintas pemerintahan.
Dalam pembangunan hunian tetap, pemerintah juga diingatkan agar tidak sekadar memindahkan masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lain. Lokasi hunian baru harus benar-benar memperhitungkan tingkat kerawanan bencana, tetapi tetap mempertimbangkan akses warga terhadap tempat tinggal sebelumnya, pekerjaan, lahan pertanian dan sumber mata pencaharian.
Pesan Wapres jelas: seluruh unsur harus bergerak bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Forkopimda, relawan dan masyarakat harus memastikan penanganan tidak terputus antara fase darurat dan fase pemulihan.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegas Gibran.
Kini Solok menghadapi dua pekerjaan sekaligus: menyelesaikan keadaan darurat dan membangun kembali kehidupan masyarakat dengan sistem yang lebih aman. Dengan kerugian sementara sekitar Rp300 miliar dan kebutuhan pemulihan mencapai sekitar Rp929 miliar, proses pascabencana membutuhkan pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan yang konsisten.
Kehadiran Wapres Gibran bersama jajaran pemerintah pusat, serta pengawalan Kepala BNPB Suharyanto, menempatkan penanganan banjir bandang Solok sebagai agenda yang membutuhkan respons cepat sekaligus strategi pemulihan jangka panjang. Yang paling menentukan setelah sorotan mereda adalah memastikan warga yang kehilangan rumah, sumber penghasilan, lahan pertanian dan fasilitas pelayanan benar-benar mendapatkan jalan untuk bangkit kembali.
Katim RMO Group | Wyndoee
